Penguatan Tata Kelola Keagamaan yang Moderat: Sinkronisasi Rumah Ibadah, Sinergitas Antarlembaga, dan Ruang Publik dalam Pembangunan Nasional

Abstrak

Policy paper ini menguraikan bahwa Indonesia sebagai negara multikultural menghadapi tantangan serius dalam tata kelola kehidupan keagamaan yang moderat. Meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama, realitas menunjukkan masih maraknya konflik dan diskriminasi, terutama dalam pendirian rumah ibadah bagi kelompok minoritas. Ketimpangan implementasi regulasi, lemahnya kapasitas pemerintah daerah, serta minimnya sinergi antarlembaga menjadi penyebab utama. Artikel ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan deskriptif dengan studi kebijakan sebagai desain utama, dianalisis melalui teori inkrementalisme, capacity building, advocacy coalition framework, dan collaborative governance. Data dianalisis dari dokumen kebijakan, laporan institusi, dan publikasi akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa SKB 2 Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 seringkali menjadi sumber multitafsir yang membuka ruang diskriminatif. Selain itu, FKUB belum menjalankan fungsi mediasi secara efektif akibat kurangnya pelatihan dan dominasi satu kelompok agama. Kajian merekomendasikan revisi SKB menjadi Peraturan Presiden untuk memperkuat legitimasi hukum, disertai pelatihan sistemik bagi aparatur daerah dan pembentukan forum dialog antariman sebagai upaya membangun tata kelola yang inklusif. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat harmoni sosial, menjamin keadilan beragama, dan mempercepat pembangunan nasional yang berkeadaban. Pendekatan bertahap dan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan reformasi tata kelola keagamaan di Indonesia.