Tata Kelola Badan Layanan Umum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Berbasis Good Governance

Abstrak

Policy Paper ini menguraikan bahwa kebijakan Badan Layanan Umum (BLU) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan otonomi, efisiensi, dan kualitas layanan pendidikan. Tujuan analisis kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengelolaan BLU pada PTKIN yang lebih efektif. Tulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan pendekatan pada analisis deskriptif dari berbagai sumber data terkait dengan kebijakan penerapan BLU pada PTKIN. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BLU pada PTKIN telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan perguruan tinggi. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan budaya organisasi, keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan dalam mengadaptasi model bisnis yang kompetitif, keterbatasan infrastruktur, dan kompleksitas regulasi. Kajian ini menganalisis tantangan-tantangan tersebut dan mengusulkan beberapa alternatif solusi inovatif, seperti penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, diversifikasi sumber pendapatan, pengembangan model bisnis berbasis riset, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan kerjasama dengan industri. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif yang seluas-luasnya kemakmuran pada transformasi kelembagaan di perguruan tinggi, yang secara berkesinambungan melahirkan peningkatan kualitas pada pelayanan publik.