Reformasi Kebijakan Pengawas Dana BOS: Studi Tentang Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas di Madrasah

Harmendra

doi:10.61860/jigp.v4i2.287

Penulis

Harmendra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir

DOI:

https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.287

Abstrak

Policy Paper ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan dampak dari kurangnya minat terhadap jabatan Pejabat Perbendaharaan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Rokan Hilir, yang berujung pada praktik perangkapan jabatan Bendahara Pengeluaran oleh satu individu untuk beberapa Satuan Kerja (Satker). Permasalahan ini mengindikasikan adanya celah serius dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola keuangan negara di tingkat daerah, yang berpotensi menimbulkan risiko mismanajemen anggaran dan pelanggaran prinsip transparansi serta akuntabilitas. Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam pada pihak terkait, serta studi dokumentasi terhadap laporan keuangan dan peraturan internal yang ada Kementerian Agama Rokan Hilir. Analisis data dilakukan dengan model interaktif, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil sementara menunjukkan bahwa beberapa faktor berkontribusi pada fenomena ini, seperti beban kerja yang berat, kurangnya insentif finansial yang memadai, keterbatasan karier, dan kurangnya apresiasi terhadap peran strategis bendahara. Implikasi dari rangkap jabatan ini mencakup penurunan efektivitas pengawasan keuangan, potensi kekeliruan dalam pelaporan, dan peningkatan risiko penyalahgunaan wewenang. Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret kepada pihak terkait, termasuk reformasi sistem insentif, peningkatan kapasitas SDM, dan evaluasi ulang struktur organisasi untuk memastikan setiap posisi penting dapat diisi oleh individu yang kompeten dan berdedikasi.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Armstrong, M., & Taylor, S. (2014). Armstrong's handbook of human resource management practice (13th ed.). Kogan Page.

Becker, G. S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. University of Chicago Press.

Bertalanffy, L. von. (1968). General system theory: Foundations, development, applications. George Braziller.

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods. Allyn and Bacon.

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447-468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00375.x

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). (2013). Internal control—integrated framework. AICPA.

Creswell, J. W. (2014). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. Sage Publications.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam. (2022). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3788 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Tahun Anggaran 2022. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. Academy of Management Review, 14(1), 57-74. https://doi.org/10.2307/258191

Finkle, J. L., & Gable, R. W. (1992). Political development and social change: A reader in political analysis. John Wiley & Sons.

Firdaus, M. R. (2021). Peran Inspektorat Jenderal dalam pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di madrasah. Jurnal Kebijakan Publik, 12(1), 45-58.

Fung, A. (2014). Putting the public back into public accountability. In M. Bovens, R. E. Goodin, & T. Schillemans (Eds.), The Oxford handbook of public accountability (pp. 582-598). Oxford University Press.

Fung, A., & Olin Wright, E. (2003). Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance. Verso.

Heeks, R. (2008). e-Government for development: A policy research handbook. University of Manchester, Institute for Development Policy and Management.

Hidayat, S. (2018). Peran Komite Sekolah dalam pengawasan keuangan sekolah: Studi kasus. Jurnal Pendidikan Sosial, 21(3), 201-215.

Hidayat, S. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana BOS: Studi di madrasah swasta di Jakarta. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 23(2), 121-135.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kast, F. E., & Rosenzweig, J. E. (1974). Organization and management: A systems and contingency approach. McGraw-Hill.

Kemenag Rokan Hilir. (2025). Informasi berdasarkan wawancara dengan pegawai.

Menteri Agama Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Agama No. 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan No. 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Sage Publications.

Moeller, R. R. (2011). Brink's modern internal auditing: A new and improved look (7th ed.). John Wiley & Sons.

Morgan, P. (2006). The concept of capacity and capacity development. In S. F. E. Schuurman & R. A. P. L. Hout (Eds.), Theories of poverty, capacity building and development cooperation (pp. 41-59). Van Gorcum.

Mulgan, R. (2000). ‘Accountability’: An ever-expanding concept? Public Administration, 78(3), 555-573. https://doi.org/10.1111/1467-9299.00218

Pateman, C. (1970). Participation and democratic theory. Cambridge University Press.

Peters, B. G., & Pierre, J. (1998). Governance without government? Rethinking public administration. Journal of Public Administration Research and Theory, 8(2), 223-243. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024388

Pratama, D. A. (2019). Transparansi kebijakan publik dalam era digital: Studi kasus pengelolaan dana desa. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 15(1), 1-12.

Purnomo, H., & Adiwijaya, R. (2021). Pemberdayaan Komite Madrasah sebagai instrumen pengawasan internal dana BOS. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 5(1), 1-14.

Putri, A. (2020). Transparansi pengelolaan dana BOS di era digital: Peluang dan tantangan. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 8(1), 1-15.

Rahayu, S. (2019). Tinjauan sistem informasi pelaporan dana BOS: Tantangan dan solusi. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 13(2), 150-162.

Rhodes, R. A. W. (1997). Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability. Open University Press.

Sari, D. A., & Wibowo, S. (2020). Analisis efektivitas pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Inspektorat Jenderal. Jurnal Kebijakan Publik, 11(2), 123-135.

Setiawan, B. (2018). Efektivitas pengawasan dana BOS oleh Komite Madrasah: Studi di Kabupaten Sleman. Jurnal Administrasi Pendidikan, 15(3), 211-224.

Sudarmo, S., & Widodo, A. (2020). Analisis tata kelola dana BOS pada madrasah di Jawa Timur. Jurnal Pendidikan Islam, 11(2), 154-168. https://doi.org/10.14421/jpi.2020.112.154-168

Sudiro, S. (2019). Dilema penegakan sanksi dalam birokrasi pendidikan: Studi kasus dana BOS. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan, 18(2), 110-125.

Sukma, B. (2021). Peran teknologi informasi dalam transparansi tata kelola madrasah. Jurnal Informatika Pendidikan, 9(1), 22-35.

Sutrisno, E. (2019). Tantangan pengawasan internal dalam tata kelola madrasah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 15(1), 45-58.

United Nations Development Programme (UNDP). (1997). Governance for sustainable human development. UNDP Policy Document.

Wahyu, W. (2021). Hambatan teknis dalam pelaporan dana BOS: Studi kasus pada madrasah di Jawa Barat. Jurnal Teknologi Pendidikan, 14(1), 30-42.

Widodo, A. (2019). Manajemen dana BOS: Studi kasus pada madrasah swasta di Yogyakarta. Jurnal Ilmu Pendidikan, 25(1), 55-67.

Wijaya, A. (2020). Penegakan hukum dalam pengelolaan dana publik: Studi kasus dana BOS. Jurnal Hukum Nasional, 10(1), 67-80.

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. Sage Publications.

Yusuf, A. (2022). Tinjauan sistem informasi manajemen dana BOS dan implikasinya terhadap akuntabilitas. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 16(2), 89-102.

Yusuf, M. (2022). Efektivitas regulasi terhadap akuntabilitas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, 4(2), 88-101.