Menuju Haji Inklusif: Urgensi Prosedur Penanganan Jemaah Demensia di Kementerian Agama RI

Abstrak

Pemerintah, melalui Kementerian Agama, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan haji bagi seluruh jemaah Indonesia. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah jemaah lansia, muncul permasalahan signifikan terkait pelayanan bagi jemaah dengan demensia. Kajian ini menganalisis tiga masalah utama: ketidakmampuan jemaah demensia menjalankan ibadah secara optimal, kesulitan petugas dan pendamping dalam memberikan bantuan, dan kelemahan sistemik dalam tata kelola haji. Analisis ini menggunakan teori USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk memprioritaskan masalah, yang menunjukkan bahwa baik dampak langsung pada jemaah maupun kelemahan sistemik memiliki tingkat urgensi dan keseriusan yang sangat tinggi. Akar masalah utamanya diidentifikasi sebagai ketiadaan peraturan dan kebijakan yang jelas, minimnya data dan penelitian komprehensif, serta keterbatasan pelatihan dan sumber daya bagi petugas. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan tiga alternatif kebijakan, yaitu kebijakan khusus terintegrasi, peningkatan kapasitas petugas, dan kemitraan dengan pihak eksternal. Evaluasi kebijakan menggunakan analisis skoring Dunn menunjukkan bahwa pendekatan terintegrasi adalah yang paling efektif, meskipun sulit diimplementasikan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah mengesahkan regulasi yang mewajibkan penerapan strategi kombinasi. Regulasi ini mengadopsi kebijakan terintegrasi sebagai visi jangka panjang, sambil segera mengimplementasikan pelatihan komprehensif bagi petugas dan menjalin kemitraan strategis sebagai solusi taktis. Tujuannya adalah untuk menciptakan pelayanan haji yang inklusif, adil, dan berkeadilan, memastikan setiap jemaah dapat menunaikan ibadahnya dengan aman dan bermartabat sesuai dengan prinsip Maqasid al-Shari'ah