Dari Kewajiban Administratif Menuju Pengambilan Kebijakan Berbasis Data: Menguatkan Peran Evaluasi di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

Abstrak

Artikel kebijakan ini bertujuan untuk menganalisis masalah fundamental dalam integrasi hasil evaluasi ke dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan penganggaran di Ditjen Bimas Kristen. Masalah utama yang diidentifikasi adalah ketiadaan regulasi internal yang mengikat, diperparah oleh paradigma evaluasi yang masih berorientasi pada pemenuhan administratif, serta sistem dan kapasitas SDM yang belum memadai. Kondisi ini menyebabkan evaluasi tidak berfungsi sebagai pilar strategis, melainkan hanya berhenti sebagai laporan arsip. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth), serta teori William N. Dunn untuk mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi. Berdasarkan analisis tersebut, diusulkan beberapa alternatif kebijakan yang saling melengkapi, termasuk penerbitan Surat Edaran yang mewajibkan penggunaan hasil evaluasi sebagai prasyarat perencanaan, penetapan Pedoman Standar Pelaksanaan Evaluasi yang komprehensif, serta pengembangan Pedoman Tata Kelola Data dan pemanfaatan teknologi. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong transformasi birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa setiap program dan anggaran Ditjen Bimas Kristen didasarkan pada analisis mendalam, sehingga dapat merespons kebutuhan umat secara lebih efektif dan adaptif.