Menjembatani Aturan dan Kebutuhan: Kajian Kebijakan atas Pendirian Rumah Ibadah Tanpa Izin di Papua Barat

Abstrak

Artikel kebijakan ini membahas masalah pendirian rumah ibadah tanpa izin di Provinsi Papua Barat, yang berakar pada ketidaksesuaian antara peraturan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat. Permasalahan utama bersumber dari inkonsistensi implementasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, yang memiliki pasal-pasal multitafsir dan dipengaruhi oleh tekanan politik lokal. Kondisi ini diperparah oleh ketidakjelasan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta kelemahan struktural Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang seringkali tidak netral. Akibatnya, banyak rumah ibadah yang dibangun tanpa perizinan formal, memicu konflik sosial, dan berujung pada pembongkaran yang menciptakan trauma di tengah masyarakat (Azra, 2018; Lubis, 2019). Untuk mengatasi masalah ini, tiga alternatif kebijakan dianalisis: reformulasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006, penguatan tim pengawas independen, dan sanksi administratif dan hukum yang tegas. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan analisis USG serta teori William N. Dunn. Pembentukan tim pengawas independen dinilai sebagai alternatif paling efektif dan responsif (skor 22). Tim ini akan memiliki kewenangan untuk memantau, memediasi, dan memberikan rekomendasi sanksi, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara aturan dan kebutuhan masyarakat secara adil (Prasetyo, 2021). Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah pembentukan tim pengawas independen di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat sebagai solusi strategis untuk memastikan proses perizinan yang transparan dan akuntabel, demi terwujudnya kerukunan yang berkelanjutan.