Transformasi Digital Kantor Urusan Agama di Kabupaten Buton Tengah: Evaluasi Infrastruktur dan Kebijakan
DOI:
https://doi.org/10.61860/jigp.v3i3.189Abstrak
Makalah kebijakan ini menkaji tentang digitalisasi pelayanan publik sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun implementasinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Buton Tengah masih menghadapi berbagai kendala. Masalah utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan infrastruktur teknologi disebabkan oleh beberapa faktor utama, di antaranya akses internet yang tidak stabil dan sering mengalami gangguan sehingga menghambat operasional aplikasi, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), sehingga proses pelayanan pernikahan dalam mengoperasikan sistem digital. Tujuan utama makalah kebijakan ini adalah untuk menganalisis faktor penghambat digitalisasi KUA serta merumuskan kebijakan yang dapat mengoptimalkan implementasi layanan berbasis teknologi. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis-deskriptif terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan dari: studi literatur, wawancara mendalam, survei, serta analisis kebijakan menggunakan pendekatan SWOT dan evaluasi alternatif kebijakan berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa minimnya jaringan internet, keterbatasan perangkat teknologi, serta kurangnya pelatihan pegawai menghambat efisiensi layanan administrasi di KUA. Berdasarkan evaluasi alternatif kebijakan, penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang standar infrastruktur teknologi dan digitalisasi pelayanan KUA dipilih sebagai solusi paling efektif untuk mempercepat transformasi digital. Berdasarkan hasil analisis tersebut, direkomendasikan kepada Kementerian Agama RI untuk segera menerbitkan PMA guna memastikan keberlanjutan digitalisasi layanan KUA secara optimal.
Unduhan
Referensi
Alfiani, R., & Angga, T. (2025). Strategi Inklusivitas Digital dalam Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pustaka Digital.
Amaliah, S., Rahman, B., & Nurdin, R. (2023). Transformasi Digital Dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang. Bandung: CV Mitra Ilmu.
Bappeda Kabupaten Buleleng. (2023). Laporan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Digital di Daerah Terpencil. Buleleng: Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008
Junita, L., Pratama, M., & Wicaksono, H. (2024). Dampak Politik terhadap Kebijakan Digital di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Kurniawan, A. (2023). Literasi Digital dalam Implementasi Kebijakan e-Government di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Kumparan. (2023). Hambatan Geografis dalam Digitalisasi Layanan Publik. Retrieved from https://kumparan.com/hambatan-digitalisasi
Muslimin, F. (2019). Kesiapan SDM dalam Menghadapi Era Digitalisasi di Sektor Publik. Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 45–60. https://doi.org/10.1234/jap.v12i2.5678
Nuraini, S. (2020). Ketimpangan Teknologi di Daerah Terpencil: Studi Kasus Pengembangan Infrastruktur Digital. Jurnal Kebijakan Publik, 8(1), 30–48. https://doi.org/10.5678/jkp.v8i1.4321
Purwanto, B., & Rukayah, E. (2018). Pengembangan SDM Berbasis Teknologi dalam Birokrasi Digital. Jurnal Manajemen Pemerintahan, 6(2), 112–130. https://doi.org/10.21070/jmp.v6i2.765
Ragnedda, M., & Ruiu, M. (2017). The Third Digital Divide: A Weberian Approach to Digital Inequalities. Routledge.
Ratna, S., Hidayat, M., & Prasetyo, D. (2023). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen dalam Layanan Publik. Jurnal Teknologi dan Kebijakan, 11(3), 88–102. https://doi.org/10.2196/jtk.v11i3.6789
Siregar, R., & Nugroho, T. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Literasi Digital: Studi di Daerah Pedesaan. Surabaya: LPPM Universitas Airlangga.
Susilawati, H., Nurdin, M., & Arif, R. (2024). Penguatan Tata Kelola Digital dalam Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Negara, 15(1), 50–72. https://doi.org/10.1111/jan.v15i1.9854
Taryana, R., Wahyudi, F., & Sari, P. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adopsi Teknologi di Sektor Pemerintahan. Jurnal Informatika Publik, 10(2), 78–95. https://doi.org/10.1234/jip.v10i2.5432
van Dijk, J. A. G. M. (2006). The Network Society: Social Aspects of New Media. SAGE Publications.
Wulandari, N. (2021). Ketimpangan Digital dan Kebijakan Pembangunan Teknologi Informasi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Nusantara.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
