Policy Strategy for Developing Religious Education in Supporting Border Area Development in North Kalimantan Province
DOI:
https://doi.org/10.61860/jigp.v3i2.52Abstract
This Policy Paper describes that the border areas in North Kalimantan have unique characteristics, in terms of geography, society, culture, and economy. Religious education in this area has a very important role in shaping the character of the community, strengthening national values, and supporting regional development. However, there are several challenges faced in the development of religious education in border areas, such as limited access to educational facilities, lack of qualified teachers, and the influence of foreign cultures. Therefore, religious education can be a catalyst in building a harmonious, tolerant, and competitive society. This paper analyzes the contribution of religious education to the development of border areas and formulates policy strategies that can strengthen the role of religious education in achieving development goals. This article uses a qualitative method that focuses on understanding the meaning and interpretation of social phenomena in border areas, with a descriptive-analytical approach to describe and analyze data in detail and in-depth. The results show that quality religious education can improve the quality of human resources, strengthen national values, and support regional economic development. Moreover, the management of the border area in North Kalimantan which directly borders Malaysia. Due to its proximity, there is significant cross-border interaction and activity among the people living in this area, especially the people in Malinau and Nunukan Regencies. So the role of religious education becomes a strategic significance in the formation of character and the face of the people in this inter-country region.
References
Buku dan Jurnal
Arinanto, Setya dan N. Triyanti. 2009. Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi. Rajawali Press, Jakarta.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2011. Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011-2025, Jakarta.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 2010. RPJNM 2010-2014. Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Jakarta.
Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Rineka Cipta, Jakarta.
Koespramoedyo, Deddy. 2003. Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional BAPPPENAS, Jakarta.
Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat. 2005. Komunikasi Antarbudaya; Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya. Remaja Rosdakarya, Bandung.
Partanto, P. A. dan M. D. Al-Barry. 1995. Kamus Ilmiah Populer. Arkola, Surabaya.
Wignjodipoegoro, R.S. 1982. Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan. Gunung Agung, Jakarta.
Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2022-2024.
Rudito, Bambang dan Melia Famiola. 2013. Social Mapping- Metode Pemetaan Sosial: Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti (edisi revisi). Rekayasa Sains, Bandung.
Rosliana, Lia; Fani Heru W.; Wildan Lutfie; Kemal Hidayah; dan Tri Noor Aziza (2015). “Manajemen Perbatasan Fokus Inovasi Pendidikan di Perbatasan Kalimantan Utara”. Jurnal Borneo Administrator, 11(3), 331-342.
Sudiar, Sonny. 2013. Sosek Malindo Kaltim-Sabah: Kerjasama Pembangunan Internasional di Wilayah Perbatasan Negara. Pustaka Radja, Surabaya.
Sumarsono, Soni. 2012. Kebijakan Umum Pengelolaan Lintas Batas Negara, Jakarta.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
Winarno, Budi. 2008. Gagalnya Organisasi Desa Dalam Pembangunan di Indonesia. Tiara Kencana, Yogyakarta.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Skripsi/Tesis/Disertasi:
J. J. J. Kalalo. 2018. Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Daerah Perbatasan. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Laporan Akhir Penyusunan Database Kesejahteraan Rakyat Pasca DOB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda.
Website
T. D. Barlian, “Upaya Mengatasi Konflik Perbatasan Di Wilayah Indonesia,” 2011. [Online]. Available: https://triadarabarlian.wordpress.com/2011/06/11/upaya- mengatasi-konfik-perbatasan-di-wilayah-indonesia/.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.