Strategi Penguatan Literasi Moderasi Beragama Terintegrasi di Kabupaten Bandung Barat
DOI:
https://doi.org/10.61860/jigp.v4i1.82Abstrak
Policy paper ini menguraikan bahwa penguatan pendidikan moderasi beragama menjadi isu strategis dalam menjawab tantangan intoleransi dan radikalisme yang menguat di berbagai lini kehidupan masyarakat. Di Kabupaten Bandung Barat, upaya membangun pendidikan yang inklusif dan toleran belum menunjukkan hasil optimal, ditandai dengan rendahnya literasi masyarakat terhadap nilai-nilai moderasi serta belum adanya kebijakan yang mengarusutamakan pendekatan holistik. Artikel kebijakan ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan pendidikan moderasi beragama secara terintegrasi melalui identifikasi peluang, tantangan, dan formulasi kebijakan alternatif berbasis regulasi. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis-deskriptif dan analisis kebijakan yang merujuk pada model William N. Dunn, meliputi tahap identifikasi masalah, formulasi alternatif, dan evaluasi opsi kebijakan. Data diperoleh dari dokumen resmi peraturan perundang-undangan, publikasi Kementerian Agama, serta sumber-sumber akademik yang relevan. Analisis dilakukan melalui pendekatan normatif dan institusional dengan mencocokkan masalah substansial di lapangan dengan kerangka regulatif yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, RPJMN 2020–2024, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022, serta KMA Nomor 93 Tahun 2022. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengarusutamaan pendidikan moderasi perlu dimulai dari integrasi ke dalam dokumen perencanaan strategis Kementerian Agama daerah, diperkuat dengan panduan teknis pembelajaran dan integrasi nilai-nilai moderasi dalam seluruh mata pelajaran. Rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan kepatutan, dengan mempertimbangkan kewenangan sektoral Kementerian Agama. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun ekosistem pendidikan yang damai, inklusif, dan kontekstual berbasis nilai-nilai kebangsaan.
Unduhan
Referensi
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571.
Azra, A. (2019). Moderasi Beragama: Gagasan dan Implementasi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. (Asumsi penerbit umum untuk karya ini)
Banks, James A. (2008). An Introduction to Multicultural Education (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
Banks, James A. (2009). Teaching Strategies for Ethnic Studies. Boston: Allyn & Bacon.
Darling-Hammond, L. (2017). Teacher education around the world: What can we learn from international practice? Routledge.
Dewey, J. (1916). Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. The Macmillan Company.
Dunn, W. N. (2016). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). Routledge.
Edwards III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
Etzioni, A. (1993). The Spirit of Community: Rights, Responsibilities, and the Communitarian Agenda. Crown Publishers.
Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bandung Barat. (2023, Februari). Laporan Kondisi Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bandung Barat. (Asumsi laporan internal atau pernyataan publik).
Hidayat, F., Supiana, & Maslani. (2021). Peran Guru Agama Islam Dalam Menanamkan Moderasi Beragama Melalui Program Pembiasaan di SMPN 1 Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Al-Karim, 6(1). (Asumsi jurnal dan volume/nomor).
Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 38 Tahun 2020 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Jakarta: Kementerian Agama RI.
Kementerian Agama RI. (2019). Moderasi Beragama: Panduan dan Implementasi Kebijakan. Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Kementerian Agama RI. (2020). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Kementerian Agama RI.
Kementerian Agama. (2019). Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. (Asumsi publikasi resmi).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah.
Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah.
Kurniawan, F. (2020). Sinergi pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pendidikan moderasi beragama. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 25(2), 115–130. https://doi.org/10.21831/jpk.v25i2.32877
Lickona, T. (1991). Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility
Livingstone, S. (2009). Children and the Internet: Great Expectations, Challenging Realities. Polity Press.
Mastuhu, L. (2020). Kebijakan moderasi beragama di Indonesia: Implementasi dan tantangan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(1), 45–60. https://doi.org/10.22146/jsp.53682
Mastuhu, M. (2020). Menuju Masyarakat Madani: Gagasan dan Implementasi Pendidikan Berbasis Nilai. Jakarta: Bumi Aksara.
Mezirow, J. (2000). Learning as Transformation: Critical Perspectives on a Theory in Progress. Jossey-Bass.
Nurkancana, W., & Sunartana, P. (1986). Evaluasi Hasil Belajar. Surabaya: Usaha Nasional.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. (2017). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Putra, R., & Wulandari, S. (2022). Media massa dan pendidikan moderasi beragama: Studi kasus di Jawa Barat. Jurnal Komunikasi dan Media, 12(1), 33–48. https://doi.org/10.14710/jkm.v12i1.12345
Qodir, Z. (2018). Radikalisme Agama di Indonesia: Perspektif Sosiologi Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Asumsi penerbit umum untuk karya ini).
Rahmat, M. (2012). Peran Ulama dalam Membina Kerukunan Umat Beragama. Jakarta: RajaGrafindo Persada. (Asumsi penerbit umum untuk karya ini).
Rawls, John. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press. (Edisi revisi 1999)
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). Free Press.
Supriyadi. (2010). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Rineka Cipta. (Asumsi penerbit umum untuk karya ini).
Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanganan Intoleransi, Radikalisme, dan Ekstremisme di Satuan Pendidikan.
Suryadi. (2017). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Lokal. Bandung: Remaja Rosdakarya. (Asumsi penerbit umum untuk karya ini).
Suryani, N. (2021). Pendidikan moderasi beragama di sekolah: Studi kebijakan dan implementasi. Jurnal Pendidikan Kebangsaan, 9(3), 203–217. https://doi.org/10.26858/jpk.v9i3.2021
Tilaar, H. A. R. (2000). Paradigma baru pendidikan nasional. Rineka Cipta.
Zuhdi, M. (2022). Digitalisasi moderasi beragama dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. Jurnal Teknologi Pendidikan, 8(2), 99–114. https://doi.org/10.21831/jtp.v8i2.45678
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Hamdan Tojiri
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
