Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Upaya Mempertahankan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar

Abstrak

Policy paper ini menganalisis strategi kebijakan pelayanan publik pada Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar dalam upayanya mempertahankan predikat WBBM. Latar belakang kajian ini adalah urgensi menjaga kualitas pelayanan publik yang telah diakui, mengingat tantangan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi konsistensi standar WBBM. Meskipun predikat telah diraih, isu mengenai belum optimalnya beberapa aspek pelayanan publik masih sering muncul, mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan implementasi di lapangan serta kebutuhan kompetensi sumber daya manusia. Policy Paper ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pimpinan, staf pelaksana pelayanan, dan perwakilan masyarakat pengguna layanan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen internal terkait kebijakan pelayanan, laporan kinerja, serta regulasi yang berlaku. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan praktik terbaik dalam mempertahankan standar pelayanan WBBM. Hasil menunjukkan bahwa meskipun telah ada komitmen kuat dan berbagai kebijakan diterapkan, belum adanya standardisasi yang jelas terkait pengembangan kompetensi pegawai melalui analisis kebutuhan pelatihan (TNA) yang sistematis menjadi salah satu penghambat utama. Kualitas sumber daya manusia yang adaptif dan responsif merupakan pilar penting dalam mempertahankan predikat WBBM. Oleh karena itu, sebagai rekomendasi kebijakan, policy paper ini mengusulkan penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) atau Keputusan Menteri Agama (KMA) yang secara tegas memandatkan dan menstandardisasi pelaksanaan Training Needs Analysis (TNA) di seluruh unit kerja Kementerian Agama, termasuk Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar.